Ahli Sebut ERP Lebih Efektif Kurangi Macet-Polusi daripada Gage di DKI

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dinilai lebih tinggi lanjut efektif mengurai  lalu lintas juga polusi udara pada Jakarta.

“Jadi siapapun yang mana yang disebut menimbulkan macet kemudian polusi itu semuanya kena denda dengan ERP,” kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang dikutip dari Antara, Rabu (11/10).

Menurutnya, ERP tambahan efektif juga tepat sasaran jika dibandingkan dengan dengan dua sistem pengendalian lalu lintas sebelumnya yaitu sistem 3 in 1 kemudian juga sistem ganjil genap.

Dia menambahkan penerapan ERP dapat memberikan rasa adil bagi semua pengendara pada Jakarta.

“Menurut saya ERP ini adil, kalo gage masih belum adil dia itu yang mana hal tersebut mampu sanggup memiliki dua kendaraan, belum lagi ada yang digunakan curang satu kendaraan pelatnya dua,” kata dia.

Deddy juga memaparkan beberapa jumlah agregat manfaat dari penerapan ERP untuk penduduk dalam antaranya seperti, mengurangi kebisingan yang digunakan dihasilkan bunyi kendaraan, menurunkan tingkat polusi udara (emisi gas buang) yang yang berasal dari asap kendaraan, volume kendaraan berkurang, tingkat kecelakaan berkurang, kegiatan warga akan tambahan produktif, juga meminimalkan kerugian perekonomian akibat kemacetan lalu lintas.

Kemudian untuk pengguna jalan, kata dia, dapat memberikan kenyamanan berkendara, perjalanan menjadi lebih besar besar tepat waktu, kemudahan pembayaran, kemudahan berpindah moda ke angkutan umum, juga jalur TransJakarta tambahan lancar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengkaji aturan ganjil genap untuk sepeda motor hingga penerapan tilang emisi yang tersebut yang akan diberlakukan 1 November.

Deddy menegaskan, kebijakan itu tiada efektif untuk dapat memindahkan penduduk beralih menggunakan transportasi publik. Selain itu, kebijakan yang digunakan belum dapat mengurai kemacetan lalu lintas lalu mengendalikan polusi udara pada area Jakarta.

“Belum bisa, kalau lewat ERP dampaknya baru terlihat signifikan sebab tak ada pengecualian untuk siapapun untuk membayar denda jika melewati jalan tertentu,” ujarnya.